PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 1999
TENTANG
PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN

• BAB I ( Ketentuan Umum )
• BAB II ( Penyelenggaraan Pengamanan Rokok )
• BAB III ( Peran Masyarakat )
• BAB IV ( Pembinaan dan Pengawasan )
• BAB V ( Ketentuan Pidana )
• BAB VI ( Ketentuan Lain-lain )
• BAB VII ( Ketentuan Peralihan )
• BAB VIII ( Ketentuan Penutup )

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

1. Bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, oleh karena itu di perlukan barbagai kegiatan pengamanan rokok bagi kesehatan :
          
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta sebagai salah satu pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, perlu di tetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Rokok bagi kesehatan ;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
              
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

MEMUTUSKAN :

  Menetapkan :  

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
                
2. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.
              
3. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.
             
4. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
              
5. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
            
6. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imblan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan, yang selanjutnya di sebut iklan.
               
7. Label rokok adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada rokok di masukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan rokok, yang selanjutnya disebut label.
                
8. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
                     
9. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
           
10. Angkutan umum adalahalat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
                       
11. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok.
                  
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
                    
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK

Pasal 2

1. Melindungi kesehatan mesyarakat terhadap insiden penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok.
                
2. Melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan untuk penggunaan rokok dan ketergantungan rokok ;
               
3. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.

Pasal 3

1. Kadar kandungan nikotin dan tar.
             
2. Persyaratan produksi dan penjualan rokok
            
3. Persyaratan iklan dan promosi rokok
          
4. Penetapan kawasan tanpa rokok

Pasal 4

1. Kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap batang rokok yang beredar di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1.5 mg dan kadar kandungan tar 20 mg
           
2. Pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana di maksud pada ayat (1) berdasarkan tata cara atau metode pemeriksaan yang berlaku

Pasal 5

Setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap hasol produksinya.

Pasal 6

1. Setiap oang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan keterangan tentang kadar kandungan nikotin dan tar pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah di baca.
             
2. Pencantuman keterangan tentang kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
   1. Dicantumkan pada setiap kemasan rokok pada sisi kecil ;
   2. Dibuat kotak dan garis pinggir hitam 1 mm dengan dasar kotak brwarna putih ;
   3. Tulisan di gunakan warna hitam dengan ukuran 3 mm.

Pasal 7

1. Pencantuman kode produksi pada setiap kemasan rokok ;
2. Pencantuman tulisan peringatan kesehatan pada label di bagian kemasan rokok yang mudah terlihat dan terbaca.

Pasal 8

1. Peringatan kesehatan pada setiap label harus berbentuk tulisan
2. Tulisan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa "Merokok dapat menyebabkan kanker serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin ".
3. Perubahan atau penambahan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan lebih lanjut oleh menteri.

Pasal 9

1. Tulisan peringatan kesehatan sebagaiaman di maksud dalam Pasal 8 ayat (2) dicantumkan dengan jelas pada label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan atau di baca.
   
2. Tulisan peringatan kesehatan dilakukan dengan persyaratan sebagaimana berikut :
             
   1. Dicantumkan pada setiap kemasan pada sisi lebar ;
                   
   2. Dibuat kotak dengan garis hitam 1 mm dengan dasar kotak berwarna putih ;
                          
   3. Tulisan digunakan warna hitam dengan ukuan huruf 3 mm.

Pasal 10

Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memiliki izin di bidang perindustrian.

Pasal 11

1. Setiap orang yang memproduksi rokok dilarng menggunakan bahan tambahan dalam proses produksi yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
                           
2. Ketentuan lebih lanjut tentang bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 12

1. Tembakau yang digunakan untuk produksi rokok harus diolah agar kadar kandungan nikotin rokok harus diolah agar kadar kandungan nikotin dan tar pada produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 4.
                   
2. Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan atau pertanian tembakau menggerakkan dan mendorong di gunakannya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan tembakau dengan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana di maksud pada ayat (1).
                 
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan atau pertanian tembakau.

Pasal 13

1. Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian menggerakkan, mendorong, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi rokok untuk menghasilkan produk rokok dengan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana di maksud dalam pasal 4.          
                  
2. Ketentuan lebih lanjut yang di perlukan mengenai penetapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi rokok sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.

Pasal 14

Produk rokok yang di masukkan de dalam wilayah Indonesia harus memenuhi kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana di maksud dalam pasal 4 serta pencantuman kadar kandunga nikotin dan tar sebagaimana di maksud dalam pasal 6 dan persyaratan tanda peringaan kesehatan sebagaimana di maksud dalam pasal 7, pasal 8, dan pasal 9.

Pasal 15

1. Semua produk rokok sebelum diedarkan wajib di daftarkan pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
                       
2. Pendaftaran semua produk rokok di lakukan dengan membuktikan kadar kandungan nikotin dan tar memenuhi ketentuan pasal 4
                    
3. Pendaftaran dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok aau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia yang mempunyai lisensi dari pihak wilayah Indonesia yang mempunyai lisensi dari pihak yang memproduksi di negara asal.
                  
4. Ketentuan lebih lanjut yang di perlukn mengenai tata cara pendaftaran di atur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 16

1. Penjualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri hanya dapat di lakukan di tempat-tempat tertentu.
                     
2. Ketentuan lebih lanjut yang di perlukan mengenai penualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan eraturan Daerah.

Pasal 17

1. Iklan dan promosi rokok hanya dapat di lakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan atau yang memasukkan rokok dke dalam wilayah Indonesia.
                      
2. Iklan sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dapat di lakukan di media cetak dan atau media luar ruangan .

Pasal 18

1. Merangsang atau menyarankan orang untuk merokok ;
                     
2. Menggambarkan aau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
                  
3. Memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduanya, rokok atau orang sedang merokok atau mengarah pada orang yang sedang merokok ;
                  
4. Di tujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk ganbar atau tulisan anak dan atau wanita hamil ;
                       
5. Mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok ;

Pasal 19

Iklan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat .

Pasal 20

1. Setiap iklan pada media cetak atau media luar ruangan harus mencantumkn peringatan bahaya merokok bagi harus mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan sebagaimana di maksud dalam pasal 8.
                   
2. Pencantuman peringatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus ditulis dengan huruf yang jelas sehingga mudah terbaca, dan dalam ukuran yang proporsional di sesuaikan dengan ukuran iklan tersebut.

Pasal 21

Setiap orang yang memproduksi rokok dan atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia di larang melakukan promosi dengan memeberikan secara cumc-cuma atau hadiah berupa rokok atau produk lainnya di mana di cantumkan bahwa merek dagang tersebut merupakan rokok.

Pasal 22

1. Setiap orang yang memproduksi rokok dan atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia, dalam melakukan promosi rokok pada suatu kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20.
               
2. Pimpinan atau penanggung jawab suatu kegiatan berkewajiban menolak bentuk promosi rokok yang tidak memenuhi ketentuan pasal 17 dan pasal 20.

Pasal 23

1. Tempat umum dan atau tempat yang secara specifik sebagai tempat menyelenggarakan upaya kesehatan, proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, kegiatan ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
                   
2. Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan :
                    
   1. Lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang ,sama;
                      
   2. Dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan

Pasal 24

Pimpinan atau penangung jawab tempat umum dan tempet kerja harus mengupayakan terbentuknya kawasan tanpa rokok.

Pasal 25

BAB III
PERAN MASYARAKAT

Pasal 26

Masyarakat, termasuk setiap orang yang memroduksi rokok dan setip orang yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia, memiliki kesempatan untuk berpergian seluas-luasnya dalam rangka mewujutkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok pada tempat umum, tempat kerja dan angkutan umum.

Pasal 27

Peran masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemempuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan

Pasal 28

Pasal 29

1. Pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau pelaksanaan program pengamanan rokok bagi kesehatan ;
                      
2. Penyelenggaraan, pemberian bantuan dan atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya merokok terhadap kesehatan ;
                  
3. Pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggara pengamanan rokok bagi kesehatan ;
                  
4. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pngamanan rokok bagi kesehatan ;
                                
5. Kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan .

Pasal 30

Peran masyarakat dalam rangka penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan berpedoman pada kebijaksanaan pemerintah dan atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 31

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

1. produk memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksut dalam Pasal 4;
            
2. terwujudnya kawasan tanpa rokok;
            
3. berbagai kegiatan untuk menurunkan jumlah perokok.

Pasal 33

Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Pasal 34

1. Menteri dan Menteri terkait dalam malakukan pembinaan penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dapat :
           
   1. Secara sendiri atau bekerja sama menyelenggarkan berbagai kegiatan untuk pembinaan dalam penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan ;
               
   2. Bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan rokok bagi kesehatan;
                 
   3. Memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan .
                 
2. Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan dan atau pertanian tembakau mendorong dilaksanakan diversifikasi tanaman tembakau.
                
3. Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian mendorong dilaksanakan diversifikasi industri rokok ke industri lain yang tetap memungkinkan.

Pasal 35

Menteri dan menteri terkait melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan.

Pasal 36

1. Menteri dan menteri terkait dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
               
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

1. Barang siapa mamproduksi dan atau mengedarkan rokok yang tidak memenuhi kadar kandungan nikotin dan tar, dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 14, pasal 16 ayat (1), pasal 17 dan atau pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.
               
2. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 15, pasal 20 dan atau pasal 21 di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah ) sesuai dengan pasal 86 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

1. Produk lain yang mengandung Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya dan atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh Nicotiana spesiesnya termasuk dalam ketentuan peraturan ini.       
            
2. Produk lain sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

1. Setiap orang yang memproduksi rokok buatan mesin atau yang memasukkan rokok buatan mesin ke dalam wilayah Indonesia yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan persyaratan batas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun setelah ketentuan ini di tetapkan.
             
2. Setiap orang yang memproduksi rokok buatan tangan yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan produksinya dengan persyaratan kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat :
          
   1. 5 (lima) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok yang tergolong dalam industri besar ; dan
               
   2. 10 (sepuluh) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok yang tergolong dalam industri kesil.
            
3. Setiap orang yang memproduksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selama masa peralihan baik sendiri maupun bersama-sama melakukan berbagai kegiatan berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, diversifikasi tanaaman tembakau dan upaya lain yang dapat menghasilkan produk sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 40

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka semua ketentuan pearutan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengamanan rokok bagi kesehatan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 42

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMER 186